ULASTINTA.COM, KENDARI — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia terus bergerak progresif dalam memperkuat dan memperluas akses pasar kerja bagi para penyandang disabilitas di tanah air. Langkah strategis ini diakselerasi melalui pemantapan program pelatihan vokasi, peningkatan standar kompetensi, serta ekspansi kemitraan formal bersama dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Komitmen afirmatif tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat melakukan kunjungan kerja dinas ke Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (5/8/2026).

Dalam rangkaian peninjauan tersebut, Menaker Yassierli memantau secara mendalam implementasi program pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan inklusif yang dikelola oleh BPKK Kendari. Fokus utama kunjungan diarahkan pada kelas pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas yang tengah digembleng agar siap terserap oleh pasar kerja formal maupun informal.

Berdasarkan pencatatan di lapangan, saat ini terdapat sebanyak 40 peserta penyandang disabilitas yang sedang menjalani fase pengenalan intensif serta pelatihan keterampilan fungsional sebelum nantinya didistribusikan ke sektor industri ringan.

Menurut analisis Menaker Yassierli, penguatan aspek kompetensi teknis (hard skills) dan karakter (soft skills) merupakan pilar utama agar kelompok disabilitas memiliki daya saing yang setara. Standarisasi kemampuan ini diperlukan agar mereka mampu beradaptasi dan menjawab kualifikasi yang dibutuhkan oleh pelaku industri modern.

"Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Yassierli di sela-sela interaksinya dengan para peserta balai.

Guna mengoptimalkan hilirisasi penempatan para lulusan tersebut, Kemnaker melalui BPKK Kendari dilaporkan tengah menginisiasi sebuah forum strategis yang akan dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Agenda akbar bertajuk job fair dan temu kemitraan inklusif ini dirancang untuk mempertemukan para pencari kerja disabilitas dengan sedikitnya 50 korporasi swasta maupun BUMN yang telah menyatakan komitmennya. Kolaborasi terpadu antara pemerintah dan sektor privat ini diharapkan mampu mengikis stigma negatif serta mempercepat terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.

Menaker juga memberikan catatan khusus mengenai posisi strategis BPKK Kendari yang memikul tanggung jawab operasional dan membawahi wilayah kerja yang cukup luas di kawasan timur Indonesia. Atas dasar tata geografis tersebut, institusi ini dituntut tidak sekadar bertindak sebagai penyelenggara kelas pelatihan rutin yang bersifat administratif semata. Balai ini harus mampu bermutasi menjadi motor penggerak utama (prime mover) yang menstimulasi kerja sama multilateral dengan dinas tenaga kerja daerah, komunitas disabilitas, serta asosiasi pengusaha.

"Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan biasa, melainkan bertransformasi menjadi motor penggerak kolaborasi yang berdampak luas untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal," tambah Menaker. Pihaknya menginginkan ada indikator kinerja utama yang jelas terkait persentase kelulusan balai yang berhasil terserap langsung oleh pasar kerja regional setiap tahunnya.

Mengakhiri arahannya, Menaker Yassierli menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis pusat (UPTP) di bawah naungan Kemnaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK di seluruh penjuru Indonesia, untuk merespons cepat dinamika ketenagakerjaan.

Seluruh kepala balai diminta lebih proaktif dan inovatif dalam merancang program kerja yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas. Intervensi khusus harus terus diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan dan marginal agar mereka mendapatkan hak serta kesempatan yang sama untuk mandiri secara finansial. (Jun)