ULASTINTA.COM, JAKARTA - Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, terus bergerak cepat memperjuangkan percepatan roda pembangunan ekonomi di wilayahnya. Langkah agresif ini dibuktikan dengan mendorong Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) agar dapat kembali menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain fokus pada sektor industri makro, bupati perempuan pertama di Siak tersebut juga secara gigih mengusulkan program revitalisasi cagar budaya Istana Siak kepada pemerintah pusat. Dua agenda besar ini dinilai menjadi kunci utama pendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Afni usai menggelar pertemuan kedinasan yang intensif bersama jajaran pejabat tinggi negara di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia diterima oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera.

"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada 2018, namun pada 2019 status itu sudah tidak lagi disandang," ucap Bupati Siak, Dr. Afni.

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan bersama pihak Kemenko Perekonomian, wilayah KITB dinilai menunjukkan progres yang sangat positif. Kawasan industri kebanggaan masyarakat Riau tersebut dianggap telah memenuhi sejumlah persyaratan teknis umum untuk diusulkan kembali ke dalam lingkaran PSN.

Afni menjelaskan, salah satu prasyarat mutlak regulasi status PSN adalah kepemilikan lahan operasional minimal seluas 50 hektare. Sementara itu, manajemen KITB saat ini sudah menguasai lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 600 hektare.

Secara makro, total potensi pengembangan kawasan pelabuhan dan industri terpadu tersebut bahkan diproyeksikan mampu mencapai luas lebih dari 3.000 hektare. Ditambah lagi, posisi geografis KITB dinilai sangat premium karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka.

"Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor," tutur mantan wartawan tersebut menjelaskan keuntungan birokrasi PSN.

Meskipun saat ini proses pengajuan administrasi PSN baru dimulai, tingkat kepercayaan pasar global terhadap prospek komersial KITB terus mengalami grafik kenaikan. Sejumlah realisasi investasi padat modal dari pihak swasta bahkan sudah mulai berjalan aktif di lapangan.

Saat ini sudah beroperasi fasilitas galangan kapal modern dengan nilai penanaman modal dalam negeri mencapai angka Rp300 miliar. Tidak berhenti di situ, dalam waktu dekat Pemkab Siak juga bersiap meresmikan proyek investasi manufaktur baru bernilai fantastis mencapai Rp1 triliun.

Beralih ke sektor ekonomi kreatif, Bupati Afni juga mengkritisi kebijakan pusat yang selama ini dinilai kurang merata dalam mengucurkan dana stimulasi pariwisata nasional. Ia melihat program revitalisasi destinasi selama ini masih terlalu bertumpu pada proyek Borobudur dan Danau Toba saja.

Padahal, wilayah Kabupaten Siak memiliki modalitas sejarah kerajaan yang kuat, kekayaan budaya Melayu yang otentik, serta aksesibilitas wilayah yang sangat matang. Keunggulan komparatif inilah yang dipaparkan di hadapan kementerian agar Istana Siak mendapatkan porsi atensi dana APBN yang serupa.

Merespons seluruh pemaparan komprehensif tersebut, pihak Kemenko Perekonomian menyambut baik dan meminta Pemkab Siak segera melengkapi berkas administrasi pendukung. Dokumen proposal teknis yang dikirimkan nantinya akan langsung dikawal ketat agar bisa masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional ke depan. (Inf)