BENGKALIS, ulastinta.com - Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri membuka langsung acara kegiatan Penguatan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender, kegiatan dilaksanakan diruang rapat zahari Bappeda Bengkalis, Rabu ( 09/10/2024 ).

Kegiatan ini ditaja oleh Bidang Kelembagaan pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang di hadiri Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau sebagai Narasumber Lena Farida dan Antoni Subeno, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Emilda Susanti, Sekretaris Ediyanto, Kabid Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kurnia Dina Lestari, Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Salahuddin, Kabid Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak Fitrianita Eka Putri , Pejabat Administrator, dan Pengawas serta Fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya Johansyah Syafri menyampaikan " bahwa isu gender adalah isu yang membahas tentang perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial, bukan didasarkan pada perbedaan biologisnya. pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pemerintahan.

" artinya, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan" ujar Johan.

" oleh karenanya, sebagai wujud nyata dukungan kita dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di negeri junjungan ini, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, yang dalam pelaksanaannya harus menghapus hambatan struktural dan bagaimana kita mencapainya guna menjamin program/kegiatan yang dibuat oleh Pemda menjadi anggaran responsif gender " tambah Johan.

Emilda juga menyampaikan " seperti diketahui bersama, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia menuju kualitas hidup yang lebih baik. dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas manfaat, aksesibilitas, partisipasi dan kontrol pembangunan ".

" untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu didukung oleh perencanaan pembangunan yang responsif gender, karena di dalam pembangunan yang berwawasan gender antara perempuan dengan laki- laki merupakan mitra yang sejajar yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama, dan untuk merealisasikan itu semua perlu didukung oleh instansi dan Stakeholder yang berada di wilayah kabupaten bengkalis " tambah Emilda.

Kegiatan ini di ikuti oleh 60 peserta dari seluruh instansi se Kabupaten Bengkalis.(Dian)